Archive Pages Design$type=blogging

Yusril, Akan melakukan program berikut ini jika ia terpilih jadi Gubernur DKI

Berikut adalah paparan yusril ihza mahendra dalam wawancara metro tv, terkait keinginannya untuk bersaing di pulgub DKI. Seandainya men...


Berikut adalah paparan yusril ihza mahendra dalam wawancara metro tv, terkait keinginannya untuk bersaing di pulgub DKI.

Seandainya menang kelak, program apa yang sudah Anda siapkan untuk Jakarta?

Saya ingin menyelesaikan masalah Jakarta dalam masa transisi. Karena saya punya program jangka panjang ingin melikuidasi Pemprov DKI Jakarta sehingga nanti dalam waktu lima tahun, paling lama 10 tahun, Pemprov DKI sudah tidak ada. Yang ada Pemerintah Republik Indonesia yang langsung menangani Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.

Saya menganggap istilah ibu kota negara pada satu pihak, pemerintah khusus ibu kota di lain pihak. Itu dua hal yang bertentangan. Kalau ibu kota negara kan seharusnya negara itu yang mengurusi ibu kotanya. Tapi, nyatanya Pemerintah RI tidak menangani Jakarta. Jakarta ditangani pemerintah daerah. Untuk jangka panjang, itu harus diselesaikan dengan mengajukan rancangan undang-undang tentang penghapusan Pemerintah Daerah Ibu Kota khusus Jakarta dan pengintegrasiannya ke pemerintah pusat.


Jadi, tidak ada lagi gubernur DKI, yang ada adalah menteri yang menangani wilayah ibu kota. Tidak ada lagi DPRD DKI, yang ada DPR RI yang menangani masalah Jakarta. Dan, selama masa persiapan itu, tentu administrasi pemerintahan harus dipersiapkan ke arah sana. Begitu pula penanganan masalah-masalah yang masih bisa diselesaikan oleh pemerintah DKI, terutama masalah yang sifatnya jangka pendek dan menengah, yang jangka panjang diambil alih pemerintah pusat.

Masalah jangka pendek, misalnya, terkait wilayah permukiman, transportasi, kepadatan penduduk, dan penyediaan lapangan kerja. Kemudian masalah akut di Jakarta itu masalah sampah, banjir, dan lain-lain. Ambil contoh masalah lalu lintas. Dua tahun ini lalu lintas makin parah, bukan makin berhasil. Parahnya itu karena penggunaan anggaran tidak optimum. Penyerapan anggaran Pemda DKI itu di bawah 40 persen, berarti banyak proyek yang tidak bisa dikerjakan. Jadi, kalau dilihat dari skala pencapaian pembangunan daerah dengan membelanjakan anggaran, DKI urutan ke-17 di antara 35 provinsi. Tengah-tengah.

Anggaran untuk mmenangani masalah lalu lintas, banjir, bidang sosial, dan pendidikan itu ada, cuma tidak bisa dibelanjakan. Itu terjadi karena hubungan Pemda DKI dan DPRD tidak harmonis. Itu masalah akut. Padahal, pemda itu bukan hanya gubernur, Pemda itu gubernur bersama-sama dengan DPRD. Yang rugi rakyat.

Bagaimana dengan masalah kemacetan di Jakarta?

Karena itu, anggaran untuk menuntaskan masalah transportasi sebenarnya cukup, tapi tidak bisa dibelanjakan. Anggaran DKI itu hampir Rp70 triliun





Besar sekali. Tapi, cuma digunakan 40 persen. Banyak sekali anggaran tak terpakai. Yang rugi rakyat.

Saya punya solusi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang untuk menangani masalah transportasi di Jakarta. Jangka pendek itu dari mulai pengaturan jam kerja, antara pegawai negeri sipil, TNI, Polri, dan jam kerja pegawai swasta. Kalau sektor informal tentu enggak bisa diatur, tapi kalau swasta bisa.

Di kantor saya, misalnya, baru aktif jam 10.00 WIB. Di bawah jam 10.00 enggak ada kegiatan. Jadi, bisa saja swasta itu masuk kerja jam 10.00, kecuali swasta yang langsung pelayanan ke publik, itu lain. Bisa masuk jam 10.00 pulang jam 18.00. Tapi, PNS, TNI, dan Polri bisa masuk jam 08.00, jadi di jalan itu agak berkurang orang.

Jangka menengah, saya ingin mengajukan perda ke DPRD yang mengatur daerah tertentu tidak dapat dilalui semua kendaraan selama 24 jam, kecuali kendaraan itu menggunakan sticker khusus. Misalnya di Jalan Sisingamangaraja, Jalan Sudirman, Jalan Thamrin, sampai ke Jalan Hayam Wuruk, Jalan Gatot Subroto. Mobil yang lewat ke situ harus pakai sticker, misal Rp500 ribu atau Rp1 juta. Bukan dengan cara ganjil genap. Cara itu pasti kalah kalau ada yang menggugat di pengadilan. Soalnya kita bayar pajak kendaraan setahun, ganjil genap kan berarti cuma bisa dipakai enam bulan dong, enam bulannya dikembalikan.

Masalah sepeda motor juga merisaukan. Penjualan sepeda motor itu luar biasa karena asal punya KTP Jakarta, bisa kredit motor. Jadi jumlah motor di jalan terus bertambah dan membahayakan keselamatan jiwa.

Implikasi ledakan kendaraan di jalan bukan hanya pada Jakarta, tapi juga nasional. Mengganggu moneter karena setiap hari pemerintah harus menukar uang rupiah pada dolar Amerika Serikat untuk membayar minyak. Apalagi bukan lagi eksportir minyak, tapi importir. Setiap hari mengimpor tidak kurang dari 200 ribu barel. Bayarnya pakai dolar AS. Setiap hari itu uang kita flow ke luar negeri luar biasa.

Kalau masalah ini tak terselesaikan, secara nasional kita enggak maju-maju, itu persoalan yang harus dipikirkan nasional. Jadi program-program seperti ini saya ingin selesaikan dalam waktu yang cepat, jangka pendek, jangka menengah, kalau jangka panjang memang terintegrasi dengan daerah-daerah sekitar.

Menurut saya, terintegrasi itu bukan membangun kereta cepat model Jokowi. Itu kan bullet train. Kecepatannya 300 kilometer per jam. Jakarta - Bandung itu cuma 142 km, berhenti di delapan titik, itu kereta sia-sia. Jadi, yang perlu dibangun itu rapid train. Paling menambah satu rel lagi di rel ganda, costnya tidak terlalu mahal. Kalau bullet train harus buat rel baru, segitu banyak tanah sampai Halim pun harus digusur segala macam.

Maksud saya tuh bukan mengoneksi Jakarta - Bandung, mengoneksi Jakarta, Banten, Bekasi, Tangerang kemudian Bekasi - Karawang sampai Sukabumi. Kalau bisa menjamin orang dari Serang bisa sampai Gambir dalam 20 menit, ngapain orang tinggal di Jakarta. Bagaimana caranya membuat kota ini jadi efisien dan negara ini jadi efisien, itu yang jadi ke pikiran awal.

Kenapa saya mau maju jadi Gubernur Jakarta? Saya sudah lama memikirkan masalah Jakarta. Kalau Anda buka di twitter, tiga tahun lalu saya sudah bicara soal likuidasi pemerintah DKI jakarta. Bukan ide baru walaupun saya anggap itu ide orisinil saya. Enggak pernah ada orang berpikir seperti itu. Sutiyoso pernah berpikir dulu mau jadi gubernur Jabodetabek, orang lain bicara wacana pemindahan ibu kota, saya enggak. Jakarta ibu kota tetap di sini, hanya pemerintah DKI Jakarta dilikuidasi.

Jangka panjangnya sama juga. Misalnya Provinsi Jabar, Kota Bandung langsung dipegang gubernur, bukan wali kota. Surabaya tidak ada lagi wali kota, nanti dia akan turun sampai ke bawah, begitu negara benar-benar.

Mengapa saya mau maju, saya mengerti persoalannya. Dari segi damage saya paham. Dari segi kultur mengerti dan dari segi kapabilitas, insya Allah saya punya kemampuan untuk mengerjakan itu. Pengalaman saya banyak.

Dahulu, misalnya, saya pernah memisahkan satu departemen jadi dua, perindustrian dan perdagangan. Kemudian menyatukan dua departemen jadi satu, bahkan saya pernah menyatukan Departemen Agama, Departemen Hankam, dan Kehakiman jadi satu dirjen, disatukan ke Mahkamah Agung.

Jadi, saya pikir kalau kemampuan saya di tingkat nasional menangani masalah seperti itu, ketika di tingkat daerah jauh lebih simpel saya menanganinya. Jadi enggak usah diherankan. Yang diherankan orang yang kapasitasnya daerah tiba-tiba mau jadi nasional, lihat sajalah negara ini apa yang terjadi dua tahun sekarang ini.

Kedua, ini ibu kota negara, jadi negara harus diselesaikan dari ibu kotanya, baik Jakarta adalah gerbang dan pusat dari segalanya. Ibu kotanya bagus, bagus negaranya, ibu kotanya rusak, rusak negaranya. Jadi tidak ada salahnya saya start dari Jakarta, siapa tahu saya maju ke tingkat nasional akan jauh lebih baik.

Untuk banjir bagaimana?

Saya pernah studi tentang sungai Mekong di Kamboja. Sungai Mekong mulai dari Nepal melewati banyak negara, bermuara di Kamboja, Vietnam, dan Thailand. Tapi yang paling besar di Kamboja. Jadi, persoalnya tidak bisa diselesaikan di muara saja, harus dari hilir. Sungai-sungai (di Jakarta) kan hilirnya di Jawa Barat, tapi celakanya Jakarta ini rawan, lebih rendah dari permukaan air laut. Persoalannya kalau laut lagi pasang saat musim hujan, arus sungai berbalik karena permukaan laut lebih tinggi. Maka banjir itu akan selalu terjadi.

Memang, mau tidak mau dibangun daerah aliran sungai baru yang muaranya ke laut. Sekarang, kalau saya jadi gubernur, yang paling sulit itu mengatasi pulau-pulau di teluk Jakarta itu. Menghambat air. Sementara proyek sudah berjalan. Tidak bisa dihentikan. Kalau saya hentikan bisa digugat ke pengadilan, saya kalah.

Saya melihat persoalan banjir dan lainnya tidak akan selesai dalam waktu lima tahun. Saya enggak mau gembar-gembor enam bulan saya memerintah, masalah lalu lintas beres, saya realistis saja. Persoalan itu harus ditangani lebih serius dan memang pelebaran kali serta pendalaman sungai harus dilakukan.

Saya enggak ahli teknis, tapi saya punya satu pemikiran menyelesaikan persoalan itu. Memang daya serap air di hulunya sana, makanya kalau pemerintah DKI tidak bisa bernegosiasi secara baik dengan Pemerintah Jawa Barat dan Banten, persoalan banjir enggak akan terselesaikan sepenuhnya.


Kalau terpilih, kira-kira kapan Anda mulai menyodorkan RUU soal likuidasi Pemprov DKI dan pemerintah pusat?

Dua tahun setelah saya di DKI pun saya sudah bisa mengajukan itu. Ini kan dimulai dari satu studi yang mendalam. Saya pernah mengajukan dua RUU tentang Aceh. Pertama, mengubah Daerah Istimewa Aceh menjadi Negeri Aceh Darussalam sebagai daerah otonomi khusus. Saya bikin undang-undang saja. Saya draft bersama DPRD Aceh, kemudian diajukan ke DPR dan saya mewakili pemerintah menfasilitasi UU itu sampai selesai.

Kedua adalah RUU pemerintahan Aceh, sesudah Helsinki. Kan saya juga yang mewakili. Jadi, kalau dari segi pengalaman, Anda enggak usah ragulah. Saya bisa menyelesaikan soal itu. Biasanya, dahulu dari zaman Megawati sampai Susilo Bambang Yudhoyono, kalau RUU yang sulit-sulit itu saya yang maju. UU KPK, UU PPATK, kan saya yang bikin. (Lalu) saya dibilang enggak pro anti-pemberantasan korupsi, siapa bilang? Yang mengubah UU korupsi, yang buat UU KPK saya, tanpa itu mana ada KPK itu. Kadang orang asal omong saja.

   







COMMENTS

Nama

AGAMA AUTOS BISNIS EKONOMI FOREX&SAHAM HUKUM KRIMINAL INTERNATIONAL LIFE STYLE MISTERI NASIONAL NETIZEN POLITIK SPORTS TEKNOLOGI TRAVEL UFO ALIEN
false
ltr
item
TOP KONTROVERSI: Yusril, Akan melakukan program berikut ini jika ia terpilih jadi Gubernur DKI
Yusril, Akan melakukan program berikut ini jika ia terpilih jadi Gubernur DKI
https://2.bp.blogspot.com/-sps06DPI8ZI/VxtRxxKv1aI/AAAAAAAABkw/K0KAPfbeGZAH4KASNSW5asUiE2lMZ4RdgCLcB/s640/yusril.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-sps06DPI8ZI/VxtRxxKv1aI/AAAAAAAABkw/K0KAPfbeGZAH4KASNSW5asUiE2lMZ4RdgCLcB/s72-c/yusril.jpg
TOP KONTROVERSI
http://www.kontroversi.top/2016/04/yusril-akan-melakukan-program-berikut.html
http://www.kontroversi.top/
http://www.kontroversi.top/
http://www.kontroversi.top/2016/04/yusril-akan-melakukan-program-berikut.html
true
1529246797247278176
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago