Archive Pages Design$type=blogging

Abaikan pedoman Audit institusi resmi negara, KPK lebih pilih pendapat LSM?

Seperti sebuah opera sabun yang akhir kisahnya bisa ditebak, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo menyatakan bahwa tid...


Seperti sebuah opera sabun yang akhir kisahnya bisa ditebak, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo menyatakan bahwa tidak perbuatan melawan hukum terkait pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemda Jakarta.

Bagi beberapa kalangan, termasuk Komisi Hukum DPR, pernyataan tersebut tidak mengejutkan.

"Kami tidak terkejut dengan apa yang disampaikan pimpinan KPK terkait dengan kasus RS Sumber Waras yang menyatakan belum ditemukan perbuatan melawan hukum. Belum itu, berarti masih berjalan. Kasus RS Sumber Waras masih belum final," kata Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 24 Juni 2016.



Ia menambahkan, dari sejumlah pertanyaan anggota komisi III tadi, termasuk meja pimpinan, Komisi III menghendaki kasus ini dituntaskan.

Namun setidaknya, ada 2 fakta terkait kasus Sumber Waras yang selama ini luput dari perhatian publik. Fakta pertama adalah  bahwa pada awalnya KPK lah yang curiga pada transaksi Sumber Waras dan menugaskan BPK untuk mengaudit.

"Permintaan KPK terhadap BPK. Kemudian BPK bekerja audit investigasi, hasilnya ada kerugian negara. Dengan dasar itu maka kita mendorong KPK melanjutkan penyelidikan ini sesuai dengan kerja-kerja BPK," ujarnya.



Pekan depan, kata Bambang, pihaknya akan mengundang ‎mantan Plt KPK,

Taufiqurahman Ruki untuk menjelaskan awal mula kenapa kemudian KPK berinisiasi meminta BPK melakukan audit investigasi terhadap RS Sumber Waras.

Karena berdasarkan pengalaman sepanjang sejarah KPK, temuan BPK itu pasti ada konsekuensi hukumnya. Pasti menguatkan temuan awal dari KPK. Tidak pernah temuan BPK justru mementahkan dugaan awal KPK.

"Saya duga Pak Ruki itu menemukan adanya dugaan kuat awalnya, sehingga meminta audit investigasi BPK untuk menguatkan. Kalau sekarang hasilnya justru menganulir atau melemahkan, ini ada yang tidak beres," pungkas Bambang.

Anehnya, selama ini KPK memberi kesan bahwa BPK berdiri sendiri dalam melakukan audit terhadap Pemprov DKI terkait Sumber Waras.

Fakta kedua disampaikan di tempat terpisah oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmon J Mahesa, Desmon mempertanyakan penugasan KPK kepada Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) untuk mengaudit pembelian lahan untuk RS Sumber Waras.

MAPPI bukan lembaga negara yang berhak untuk melakukan audit keuangan negara. MAPPI hanya sebuah LSM yang keberadaannya tidak ada hubungan dengan KPK dan keuangan negara.

Desmon menyebutkan, apa yang disampaikan oleh Ketua KPK, Agus Rahardjo bahwa indikasi kerugian negara terhadap pembelian lahan RS Sumber Waras hanya Rp9 miliar dan itu berbeda dengan temuan BPK yang mengindikasikan kerugian negara Rp191 miliar.

"Apa dasar hukumnya KPK menggunakan MAPPI untuk mengaudit pembelian lahan RS Sumber Waras? Apalagi KPK lebih mendengarkan dan menggunakan hasil audit LSM dibanding hasil audit BPK yang merupakan auditor negara," tutup Desmon di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 15 Juni 2016.

Seperti diketahui Ketua KPK Agus Rahardjo mengumumkan hasil penyelidikan perkara dugaan korupsi RS Sumber Waras dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi Hukum DPR,  . Agus menyatakan akan menghentikan penyelidikan karena tidak menemukan adanya perbuatan melawan hukum.


http://anekapanel.com/

Produk Solar cell kami:

Rp.1.650.000,00
Rp.1.000.000,00
Rp.5.000.000,00



Agus mengungkapkan, pihaknya telah mengundang banyak lembaga untuk dimintai pendapat, termasuk pendapat ahli, selama penyelidikan perkara berlangsung. Ahli yang diundang berasal dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi). Temuan para ahli, kata Agus, menyebut bahwa pembelian lahan RS Sumber Waras tidak menimbulkan kerugian negara.

Dan berikut adalah Fakta fakta kasus dugaan korupsi RS.Sumber waras









   




COMMENTS

Nama

AGAMA AUTOS BISNIS EKONOMI FOREX&SAHAM HUKUM KRIMINAL INTERNATIONAL LIFE STYLE MISTERI NASIONAL NETIZEN POLITIK SPORTS TEKNOLOGI TRAVEL UFO ALIEN
false
ltr
item
TOP KONTROVERSI: Abaikan pedoman Audit institusi resmi negara, KPK lebih pilih pendapat LSM?
Abaikan pedoman Audit institusi resmi negara, KPK lebih pilih pendapat LSM?
https://2.bp.blogspot.com/-BuQR_GHRFc8/V2JR6XXbHpI/AAAAAAAACbI/9h1uLusr__obBED3bYILAVLeedMfZ6_ZACLcB/s640/045377100_1450683671-20151221-PIMPINAN-TERPILIH-MENJELANG-PELANTIKAN-Helmi-3.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-BuQR_GHRFc8/V2JR6XXbHpI/AAAAAAAACbI/9h1uLusr__obBED3bYILAVLeedMfZ6_ZACLcB/s72-c/045377100_1450683671-20151221-PIMPINAN-TERPILIH-MENJELANG-PELANTIKAN-Helmi-3.jpg
TOP KONTROVERSI
http://www.kontroversi.top/2016/06/abaikan-pedoman-audit-institusi-resmi.html
http://www.kontroversi.top/
http://www.kontroversi.top/
http://www.kontroversi.top/2016/06/abaikan-pedoman-audit-institusi-resmi.html
true
1529246797247278176
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago